Garuda Biru Peringatan Darurat Trending di Media Sosial

Tren “Garuda Biru Peringatan Darurat” telah menjadi tren di Twitter, dengan banyak pengguna berbagi pemikiran dan reaksi mereka terhadap perkembangan terkini dalam politik Indonesia. Tagar yang berarti “Garuda Biru Peringatan Darurat” telah digunakan untuk mengekspresikan ketidakpuasan dan frustrasi terhadap keputusan pemerintah yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi tentang persyaratan usia untuk calon kepala daerah.



Menurut laporan Kompas , tren ini bermula setelah DPR menyetujui revisi UU Pilkada, yang berarti mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi. Keputusan ini menuai kritik luas, banyak yang menyebutnya sebagai ancaman terhadap demokrasi dan supremasi hukum.

Gambar “Garuda Biru Peringatan Darurat” yang menampilkan Garuda Pancasila berwarna biru dengan tanda peringatan berwarna merah tebal telah menjadi simbol perlawanan terhadap langkah pemerintah. Banyak pengguna yang membagikan gambar tersebut, disertai dengan pesan protes dan ajakan untuk bertindak.

Selebritas seperti Wanda Hamidah dan Pandji Pragiwaksono juga mengikuti tren ini, menggunakan platform mereka untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka dan mendesak para pengikut mereka untuk mengambil tindakan. Wanda Hamidah, yang baru-baru ini mengumumkan kepergiannya dari partai Golkar, membagikan sebuah unggahan yang mengatakan “Saya terlalu mencintai negara saya. Indonesia tidak untuk dijual.” Liputan6

Tren ini juga memicu gelombang respons kreatif, dengan para pengguna membuat meme dan lelucon mereka sendiri tentang situasi tersebut. Seorang pengguna mencuit, “Saya tidak pernah menyangka akan melihat hari di mana Garuda Pancasila akan menjadi meme.” Twitter

Seiring dengan terus berkembangnya situasi, masih harus dilihat bagaimana pemerintah akan menanggapi reaksi keras yang semakin meningkat. Namun, satu hal yang pasti, tren “Garuda Biru Peringatan Darurat” telah menjadi simbol perlawanan yang kuat dan seruan untuk bertindak bagi masyarakat Indonesia guna memperjuangkan hak-hak mereka dan menuntut akuntabilitas dari para pemimpin mereka.

Sumber:

Kompas
Liputan6
Twitter



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

New Report

Close

Lewat ke baris perkakas